Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Selamat Datang di Blog Amang Syafrudin, Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat

Bersama, Melayani Umat dan Memimpin Bangsa


Amang Syafrudin,

Lahir di Sukabumi, 4 Juni 1964. Ia adalah Alumni Madrasah Wajib Belajar (MWB) PUI, Cisaat, Sukabumi, 1997, PGA Cibening dan Madrasah Tsanawiah Nurul Falah, Cibungbulang, Bogor, 1981, SMA Islam dan Pesantren Cipasung , Singaparna, Tasikmalaya, 1984, Fak. Syari’ah, LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta, yang berafiliasi ke Universitas Islam Muhammad Imam Ibnu Su’ud, Saudi Arabia,1990, Fak. Agama Islam STAI At-Taqwa Bekasi, 1999, dan pernah mengenyam Pendidikan di Program Pasca Sarjana Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia, 2000.


Menikah dengan istri yang dicintainya, Suryantie, dan dikaruniai satu orang putera bernama Mush'ab Zukarnaen (21 th), Mahasiswa Fak. Kedokteran sebuah Universitas Swata di Jakarta, dan empat orang puteri, Asma Hilyah al-Aulia (19 th), Mahasiswi Fak. Akuntansi Islam Internasional, sebuah Universitas Islam Negeri Jakarta, Hafiah Muhshonah (13 th), siswi SLTP Depok, Umamah Nurul 'Izzah (8 th), siswi SDIT al-Qudwah Depok, dan 'Aisyah Nurul 'Iffah (10 bulan/November 2008).

Perjalanan hidupnya di masa kecil dan remaja, dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan organisasional. Di bangku Sekolah Dasar (MWB), sudah aktif sebagai anggota pramuka, dan terpilih untuk menyampaikan pidato perpisahaan atas nama teman-teman kelas enam saat itu (1977). Di bangku SLTP (MTs), ia pernah menjabat sebagai Sekretaris PII (Pelajar Islam Indonesia) Komisariat Bogor Barat, 1978-1979, dan Ketua OSIS MTs Nurul Falah, Cibungbulang, Bogor (1979-1980). Bakat, kemampuan, dan pengalaman berorganisasi ini berlanjut ketika duduk di SLTA dengan menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Islam Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya (1982-1983), Pembantu Pembina Pramuka SMA Islam Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya (1983-1984), Anggota IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul ‘Ulama) Tasikmalaya, 1983, beberapa kali menjadi juara I lomba pusisi, dan juara III pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh IKOSIS (Ikatan OSIS) se Tasikmalaya.


Ketika lulus dari LIPIA, ia kembali aktif di organisasi sosial dengan menduduki amanah sebagai Ketua Bidang Tabligh dan Masajid LP2SI Yayasan Al-Haramain, Jakarta, 1994-1998. Selanjutnya menjadi Pengajar di MA (Madrasah Aliyah) Al-Awwabin, Depok Th. 1986 – 1990, MA dan LSDI (Lembaga Studi Da’wah Islamiah) al-Hikmah Th. 1990 – 1992, Dosen di IPPI (Institut Pendidikan dan Pengetahuan Islam) yang kemudian beralih status menjadi STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) al-Qudwah Th. 1992-Sekarang, dan Staf Dept. Politik dan Hukum Partai Keadilan (1998-200).


Saat ini aktif sebagai Ketua Yayasan Islam Al-Qudwah Depok, Peneliti IDRIS (Institute for Development and Research in Islamic Studies) Al-Qudwah, Depok, Th. 2000-sekarang, staff ahli Syari’ah Consulting Center (SCC) Jakarta, mantan anggota Dewan Syura dan salah seorang Dewan Pakar IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) Pusat , Ketua Dewan Syura Majlis Az-Zikra (Pimpinan Ust. Muhammad Arifin Ilham), anggota dan pengurus MUI Depok, Ketua Lajnah Tadrib (Komisi Training) setelah sebelumnya diamanahi sebagai Ketua Lajnah Taqnin (Komisi Perundang-undangan) DSP PKS (Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera), di samping tetap aktif pada berbagai forum ilmiah, training, dialog, dan kajian Islam berkala di berbagai PTS ndan PTN di Indonesia.


Penulis buku Muslim Visioner ini, juga aktif melakukan perjalanan da’wah dan seminar di berbagai kota di tanah air dan sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda (1992, 1998, dan 2003), Australia (2005 dan 2004), Bangkok (2006), Studi Banding tentang Penerapan Syari’ah Islamiah ke Sudan, Mesir, dan Saudi Arabia (2007), dan terakhir menjadi Instructor pada “Islamic Summer Education Workshop (ISEW), yang diselenggarkan oleh Indonesian Muslim Society in America (IMSA), USA (Agustus-September 2008).


Jumat, 21 November 2008

PERSYARATAN DAN TEKNIS PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD

BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENELITIAN, VERIFIKASI, PENETAPAN,

DAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2OO9


Pasal 4

(Vide Pasal 12 UU 10/2008)

Untuk dapat menjadi bakal calon anggota DPD, perorangan peserta Pemilu anggota DPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

  1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  7. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. sehat jasmani dan rohani;
  9. terdaftar sebagai pemilih;
  10. bersedia bekerja penuh waktu;
  11. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
  12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
  13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  14. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  15. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan
  16. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan


Pasal 5

Pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.


Pasal 6

(1) Pemenuhan syarat pendidikan dalam bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud Pasal (4) huruf e, antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologi Kristen, dan Sekolah Seminari.

(2) Kesederajatan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

Pemenuhan syarat sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas.


Pasal 8

Pemenuhan syarat bersedia bekerja penuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPD.


Pasal 9

(1) Pemenuhan syarat Pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumbelr dari keuangan negara yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan tetah diterima dan diteruskan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan oleh instansi terkait.

(2) Anggaran yang bersumber dari keuangan Negara sebagaima dimaksud pada ayat (1), meliputi keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD.


Pasal 10

(Vide: Pasal 13 UU 10/2008)

Persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, meliputi:

  1. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
  2. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
  3. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
  4. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; atau
  5. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

Pasal 11

  1. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (Vide: Pasal 13 UU 10/2008)
  2. Dalam hal penetapan penyebaran jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan 0,5 (lima persepuluh) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu), sedangkan angka pecahan di bawah o,5 (lima persepuluh) ditiadakan.
  3. Persyaratan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
  4. dibuktikan dengan data dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan
  5. dilengkapi fotokopi kartu hnda penduduk setiap pendukung dari masing-masing
  6. kabupaten/ kota pada provinsi yang bersangkutan.
  7. Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
  8. Dukungan pemilih yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (4), dinyatakan batal.
  9. Pembatalan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan terhadap semua calon anggota DPD yang didukung.


Pasal 14

(Vide: Pasal 67 UU 10/2008)

(1) Berkas pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:

  • surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat pernyataan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  • surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republil Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklanusi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersarrgkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melalukarr tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri tempat tinggal bakal calon Anggota DPD;
  • surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuat oleh rumah sakit pemerinta atau puskesmas;
  • surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional lndonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang annggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat pernyataan kesediaan untuk tidal berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedian barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepertingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD, ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  • surat pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonlan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provirsi yang bersangkut dan tersebar di paling sedikit 50 % (lima puluh pereseratus) dari jumlah Kabupaten/Kota di provirsi yang bersangkutan, dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri daftar nama pendukung yang memuat tanda tangan atau cap jempol pendukung dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing pendukung;
  • daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  • surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon Anggota DPD;
  • surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang dibuat PPS atau KPU Kabupaten/Kota;
  • fotocopi kartu tanda penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
  • pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm dan ukuran 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar.

(2) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk fotocopi yang dilegalisasi atas ijazah, STTB, dan syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, atau ijazah, syahadah, STTB, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

(3) Surat keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Legalisasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD.


Teknis Pendaftaran.

  1. Pengumuman pendaftaran oleh KPU Provinsi di media cetak dan elektronik selama 7 hari.
  2. Pendaftaran dilakukan dalam waktu 14 hari sejak hari pertama diumumkan.
  3. Perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat mendaftar kepada KPU melalui KPU Provinsi.
  4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftran dan menyebutkan provinsi yang diwakilinya.
  5. Formulir pendaftaran diambil di KPU Provinsi di masa pendaftaran.

Tidak ada komentar: